Kemiskinan Turun, Ketimpangan Naik: Paradoks 2026
Data 2026 memberi kita titik berangkat yang paradoksal. Pada Maret 2026, BPS mencatat kemiskinan turun menjadi 8,07 persen, atau 22,93 juta orang, berkurang sekitar 430 ribu jiwa dibandingkan September 2025. Namun, pada periode yang sama, rasio Gini justru naik dari 0,363 menjadi 0,368. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,11–5,39 persen sepanjang 2025–2026, tetapi upah riil pekerja mengalami penurunan rata-rata 1,1 persen per tahun sejak 2018. Sementara itu, proporsi pekerja informal mencapai 59,30 persen dari total penduduk bekerja. Jumlah kelas menengah menyusut dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 46,7 juta orang pada 2025.
Inilah yang saya sebut *developmental stagnation disguised as success*: angka agregat membaik, tetapi struktur yang memproduksi kerentanan tidak berubah. Kemiskinan turun secara absolut, tetapi ketimpangan melebar secara relatif. Mereka yang “keluar” dari garis kemiskinan sering kali hanya bergerak sedikit di atasnya, tanpa jaminan sosial yang memadai, tanpa pekerjaan formal, dan tanpa tabungan untuk menahan guncangan. Bagi rakyat miskin, kemiskinan bukan sekadar angka 8,07 persen. Kemiskinan adalah ketidakpastian yang permanen.
Krisis Legitimasi Elite dan Instrumentalisasi Bansos
Di sinilah pengunduran diri Gibran menjadi relevan. Peristiwa itu bukan penyebab kemiskinan, tetapi merupakan simptom dari cara elite mempertahankan kekuasaan. Literatur ekonomi politik menyebut fenomena penguasaan sumber daya publik oleh elite sebagai *elite capture*: sumber daya publik dikuasai untuk mempertahankan posisi, bukan untuk menyalurkan kesejahteraan kepada mereka yang paling membutuhkan. Dalam konteks Indonesia pada 2026, persoalan ini tampak dalam pengelolaan bantuan sosial. Dugaan nepotisme dalam pendataan bansos di Kabupaten Lebak, Banten, menjadi contoh konkret: warga yang paling rentan justru tersisih, sementara bantuan mengalir kepada kerabat aparat desa. Pengamat politik menilai bahwa jaringan kekuasaan lama memanfaatkan aparat desa dan penyaluran bantuan sosial untuk mengamankan kepentingan ekonomi sekaligus menggalang dukungan politik.
Ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan instrumentalisasi politik bansos. Bantuan sosial tidak sepenuhnya gagal, tetapi mengalami kebocoran di sepanjang rantai distribusi karena mereka yang memegang kendali atas data dan penyaluran memiliki insentif untuk mempertahankan kekuasaan, bukan memastikan bahwa warga yang paling membutuhkan benar-benar menerima bantuan.
Pengunduran diri Gibran, dalam kerangka ini, merupakan momen ketika krisis legitimasi elite menjadi terlihat oleh publik. Seorang wapres yang fondasi kualifikasinya dipertanyakan tidak memiliki basis kredibilitas independen untuk bertahan ketika institusi negara mencabut landasan legalitasnya. Ia mundur bukan karena rakyat miskin menuntutnya, melainkan karena arsitektur kekuasaan yang menopangnya sedang retak. Ketika arsitektur kekuasaan retak, pihak yang paling menderita bukanlah elite yang mundur, melainkan rakyat miskin yang bergantung pada program-program yang dikelola oleh institusi yang sama rapuhnya.
Meritokrasi sebagai Infrastruktur Sunyi bagi Kesejahteraan
Jika *elite capture* adalah penyakitnya, meritokrasi merupakan infrastruktur sunyi yang menyembuhkannya. Meritokrasi bukan kemewahan kaum elite terdidik. Ia adalah mekanisme yang memastikan bahwa anggaran publik dikelola oleh orang yang memahami risiko fiskal dan konsekuensi kebijakan; bahwa program pengentasan kemiskinan dirancang berdasarkan bukti dan audit, bukan asumsi atau pesanan politik; serta bahwa rekam jejak pejabat publik dapat diaudit. Saya menyoroti bahwa politik dinasti mematikan meritokrasi. Banyak tokoh muda, birokrat berintegritas, akademisi, dan profesional yang memiliki kapasitas justru kehilangan kesempatan karena berhadapan dengan mesin politik keluarga petahana. Tidak sedikit pula politisi muda di DPR RI yang terkait dengan jejaring dinasti maupun kekuatan modal finansial besar.
Jika jalan pintas menjadi norma, pesan yang dikirim kepada anak muda adalah: tidak perlu belajar keras, yang penting dekat dengan mereka yang berkuasa. Hal itu bukan hanya ancaman bagi demokrasi, tetapi juga bagi kesejahteraan jangka panjang. Negara yang tidak memilih pemimpinnya berdasarkan kapasitas akan kesulitan merancang kebijakan yang melindungi kelompok paling rentan. Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa desentralisasi fiskal tanpa meritokrasi di tingkat lokal hanya akan memindahkan *elite capture* dari Jakarta ke kabupaten/kota. Transfer anggaran yang tidak disertai seleksi berdasarkan kapasitas di daerah akan memperkuat oligarki lokal, seperti yang disoroti dalam kasus Lebak, bukan mempercepat pengentasan kemiskinan.
Dari Kursi yang Mundur ke Meja Rakyat: Narasi Agenda Kesejahteraan 2026
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI, sebagaimana diberitakan, tidak berhenti sebagai peristiwa elite. Bagi saya, peristiwa ini merupakan pintu masuk untuk membaca ulang hubungan antara legitimasi kekuasaan dan kesejahteraan rakyat. Gibran menjadi wapres kedua yang mundur di tengah jalan. Ia melakukannya setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya. Ia membantah bahwa pengunduran dirinya terkait polemik ijazah. Namun, dari sudut ekonomi politik, yang penting bukan motif pribadinya, melainkan apa yang diungkap oleh peristiwa itu: kredibilitas tidak bisa diwariskan. Ketika fondasi legitimasi elite rapuh, pihak yang paling dirugikan bukanlah elite yang kehilangan kursi, melainkan rakyat miskin yang kehilangan kepastian.
Karena itu, agenda pertama yang harus didorong bukan sekadar mencari siapa yang paling populer, melainkan memastikan bahwa mereka yang memegang mandat publik benar-benar melewati ujian kapasitas dan akuntabilitas. Audit kualifikasi dan rekam jejak pejabat publik perlu dilakukan secara terbuka, bukan sebagai formalitas seremonial, tetapi sebagai mekanisme legitimasi yang dapat diuji oleh publik. Peristiwa Gibran menunjukkan bahwa kredibilitas tidak lahir dari nama besar atau kedekatan dengan kekuasaan. Kredibilitas harus dibangun melalui proses yang transparan, dapat diaudit, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, kebijakan kesejahteraan apa pun akan selalu berdiri di atas fondasi yang rapuh.
Kerapuhan tersebut tampak paling jelas dalam cara bansos dikelola. Pada 2026, dugaan nepotisme dalam pendataan bansos di Kabupaten Lebak, Banten, memperlihatkan bagaimana warga yang paling rentan justru tersisih, sementara bantuan mengalir kepada kerabat aparat desa. Inilah *elite capture* dalam bentuknya yang paling konkret: sumber daya publik tidak sepenuhnya gagal menjangkau sasaran, tetapi mengalami kebocoran di sepanjang rantai distribusi karena mereka yang memegang kendali atas data dan penyaluran memiliki insentif untuk mempertahankan kekuasaan. Karena itu, integrasi regulasi bansos dan regulasi pemilu menjadi keniscayaan. Ruang abu-abu klientelisme harus ditutup, termasuk melalui pengaturan batas waktu penyaluran bansos pada periode elektoral dan penguatan pengawasan independen. Bansos harus menjadi instrumen perlindungan sosial, bukan alat mobilisasi politik. Namun, integrasi regulasi tidak cukup tanpa transparansi data. Politik pengukuran kemiskinan harus dipisahkan dari politik bantuan kemiskinan. Data kemiskinan dan bansos perlu dapat diakses publik dan diaudit secara independen, sehingga masyarakat dapat mengoreksi apabila ada warga miskin yang tersisih atau warga mampu yang justru menerima bantuan.
Pada Maret 2026, BPS mencatat kemiskinan turun menjadi 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut merupakan capaian yang perlu dirawat, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri, terutama karena rasio Gini justru naik dari 0,363 menjadi 0,368. Ketimpangan yang melebar menunjukkan bahwa kemiskinan turun secara absolut, tetapi struktur yang memproduksi kerentanan tidak berubah. Kerentanan itu semakin nyata ketika kita melihat dunia kerja. Proporsi pekerja informal mencapai 59,30 persen, sementara upah riil pekerja menurun rata-rata 1,1 persen per tahun sejak 2018. Banyak orang tidak lagi tergolong miskin menurut garis resmi, tetapi tetap hidup dalam ketidakpastian: tidak memiliki jaminan sosial yang memadai, tidak mempunyai tabungan untuk menahan guncangan, dan mudah jatuh miskin ketika harga pangan naik atau pekerjaan hilang. Karena itu, definisi kemiskinan perlu diperluas agar mencakup pekerja informal dan kelompok yang tidak memiliki keamanan ekonomi atau *economically insecure*. Kebijakan kesejahteraan yang hanya berfokus pada garis kemiskinan akan melewatkan sebagian besar pekerja rentan, yakni mereka yang secara statistik tidak miskin, tetapi secara sosial ekonomi sangat rapuh.
Pada akhirnya, semua agenda tersebut bertumpu pada satu prasyarat: stabilitas makro dan ruang fiskal yang cukup untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penciptaan lapangan kerja formal. Kenaikan rasio Gini menjadi 0,368 merupakan peringatan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa redistribusi hanya akan memperlebar jurang ketimpangan. Jika bangsa ini ingin serius menyejahterakan rakyat, langkah pertama bukanlah mencari siapa yang paling populer, melainkan memastikan bahwa institusi yang mengelola kekuasaan dan anggaran publik benar-benar kredibel, kompeten, dan akuntabel. Di situlah jalan sunyi meritokrasi beririsan dengan perlindungan rakyat miskin: bukan karena meritokrasi menjanjikan kekayaan, melainkan karena institusi yang dipercaya merupakan prasyarat bagi kesejahteraan yang bertahan.
Penutup
Gibran boleh mundur. Namun, kemiskinan tidak ikut mundur dan ketimpangan tidak ikut menyempit. Angka 8,07 persen merupakan capaian yang perlu dirawat, bukan alasan untuk berpuas diri, terutama ketika rasio Gini justru naik, upah riil menurun, dan hampir enam dari sepuluh pekerja berada di sektor informal. Ekonomi politik mengajarkan bahwa penurunan kemiskinan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada cara kekuasaan diorganisasi sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan atau justru gagal dilaksanakan.