Urgensi Green Bond dalam Kebijakan Nasional : Memperkuat Pembiayaan Transisi Ekonomi Hijau Indonesia

Nandu Saprudin, S.Pd., MM

Green bond telah berkembang menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam mendorong transisi energi serta pencapaian target iklim nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, penerbitan instrumen keuangan hijau, termasuk green bond dan green sukuk, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Meski demikian, kapasitas pembiayaan yang tersedia masih belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan investasi iklim yang sangat besar. Maksud dari pembiayaan hijau disini adalah seperti yang dirilis oleh (OJK, 2017) mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 : keuangan berkelanjutan adalah dukungan dari sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyesuaian dalam alokasi pembiayaan dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, sosial dan tata Kelola yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kebijakan nasional yang lebih komprehensif guna memperluas pasar green bond, meningkatkan keterlibatan investor, serta memastikan dampak lingkungan yang dapat diukur secara jelas. 

Perubahan iklim serta tuntutan pembangunan berkelanjutan memerlukan dukungan pembiayaan dalam skala besar. Pemerintah Indonesia telah menjadikan green bond sebagai salah satu instrumen utama dalam pembiayaan aksi iklim. Sejak penerbitan perdana pada tahun 2018, total penerbitan green sukuk Indonesia telah mencapai sekitar Rp185,6 triliun hingga tahun 2025, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendanai berbagai proyek hijau seperti transportasi berkelanjutan dan penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Selain itu, data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa total penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan telah mencapai Rp36,4 triliun, menandakan perkembangan positif pasar pembiayaan hijau domestik. Pada tahun 2023, nilai penerbitan sustainability bond tercatat sebesar Rp13,6 triliun, dengan green bond sebagai kontributor terbesar sebesar Rp12,9 triliun. 

Green bond berperan sebagai instrumen inovatif yang mampu membantu mengurangi kesenjangan pembiayaan iklim sekaligus mendukung agenda pembangunan rendah karbon. Data pembiayaan berkelanjutan menunjukkan bahwa green bond berkontribusi sekitar 81% terhadap total pasar obligasi berkelanjutan di Indonesia, menjadikannya instrumen paling dominan dibandingkan kategori green, social, maupun sustainability bond. Selain itu, green sukuk juga menjadi instrumen utama pemerintah dalam membiayai program aksi iklim dan telah dimanfaatkan untuk berbagai proyek di sektor transportasi berkelanjutan serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim. 

Indonesia merupakan salah satu negara pelopor dalam penerbitan green sukuk di dunia dan secara konsisten melanjutkan penerbitan sejak tahun 2018. Hal ini mencerminkan posisi strategis Indonesia dalam pengembangan keuangan berkelanjutan di tingkat global sekaligus membuka peluang yang lebih luas untuk menarik investor internasional berbasis ESG. 

Walaupun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, pengembangan green bond masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain : 

• Skala pembiayaan yang masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan investasi iklim nasional 

• Dominasi penerbit dari sektor pemerintah di pasar domestik 

• Standar dan taxonomy yang masih memerlukan penguatan implementasi 

• Partisipasi sektor swasta yang masih terbatas 

Green bond perlu menjadi prioritas dalam kebijakan nasional karena beberapa alasan utama berikut : 

Kebutuhan investasi untuk mendukung transisi energi dan mitigasi perubahan iklim sangat besar sehingga tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN. 

Green bond berpotensi menarik minat investor institusional global yang semakin berorientasi pada prinsip ESG. 

Instrumen ini mampu mengarahkan aliran investasi ke sektor energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta infrastruktur berkelanjutan. 

Diversifikasi instrumen pembiayaan dapat meningkatkan ketahanan sistem keuangan terhadap risiko transisi akibat perubahan iklim. 

Pemberian insentif pajak atau subsidi biaya penerbitan guna meningkatkan minat korporasi dalam menerbitkan green bond. 

Memperkuat implementasi taxonomy keuangan berkelanjutan sebagai standar nasional untuk meningkatkan kredibilitas pasar. 

Meningkatkan likuiditas melalui penguatan pasar sekunder green bond domestik. 

Mengombinasikan pembiayaan publik dan swasta guna meningkatkan leverage investasi hijau. 

Policy brief ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, yaitu : 

1. Menyusun roadmap nasional pengembangan green bond dalam jangka panjang 

2. Memberikan insentif bagi penerbit dari sektor swasta maupun BUMN 

3. Memperkuat kerangka regulasi serta transparansi pelaporan dampak lingkungan 

4. Meningkatkan kerja sama dengan investor global dan lembaga multilateral 

5. Mengintegrasikan green bond dalam strategi pembiayaan pembangunan nasional 

Tanpa adanya penguatan kebijakan, Indonesia berpotensi menghadapi keterbatasan pembiayaan dalam mencapai target transisi energi serta komitmen iklim. Sebaliknya, optimalisasi pemanfaatan green bond dapat mempercepat transformasi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus meningkatkan daya saing nasional di tingkat global. 

Green bond merupakan instrumen pembiayaan strategis yang semakin krusial dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Meskipun telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, penguatan kebijakan nasional tetap diperlukan untuk memperluas pasar, meningkatkan keterlibatan sektor swasta, serta memastikan efektivitas pembiayaan hijau. Dengan kebijakan yang tepat, green bond berpotensi menjadi katalis utama dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.